 |
| Pemkab Sinja gelar rapat penanganan stunting, Jumat (23//5/2025) |
JEJAKINFO.COM, SINJAI -- Upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Sinjai tidak hanya bertumpu pada intervensi medis dan peningkatan gizi semata, tetapi juga pada solusi berbasis kemandirian yang mampu membawa dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2025 yang digelar di Command Center, Kompleks Rujab Bupati Sinjai, Jumat (23/5/2025), Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda, mengusulkan pendekatan inovatif dalam penyediaan sumber protein bagi keluarga rentan stunting.
Mengacu pada kebijakan nasional yang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024 serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030, Pemkab Sinjai merancang strategi yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan ketahanan pangan sebagai bagian dari solusi.
Salah satu inovasi yang diusulkan adalah program pemberian ayam petelur kepada keluarga sasaran, sehingga mereka dapat memperoleh asupan protein secara berkelanjutan.
"Dengan adanya program ini, diharapkan keluarga yang berisiko stunting memiliki akses lebih mudah terhadap sumber gizi, khususnya protein tinggi yang terkandung dalam telur ayam," ungkap Andi Mahyanto.
Selain meningkatkan akses pangan bergizi, program ini juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dengan membuka peluang usaha kecil berbasis peternakan mandiri.
Pemerintah Kabupaten Sinjai berkomitmen untuk merancang regulasi dan anggaran yang memungkinkan program ini berjalan efektif serta dapat direplikasi di tingkat desa.
Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemerintah desa dan kecamatan yang turut hadir dalam rapat tersebut.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai, Andi Ilham Abubakar, menegaskan bahwa keberlanjutan program penanganan stunting memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan edukasi, intervensi gizi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. (*)
