Achmad Fauzan Guntur, anggota DPRD Sulsel
JEJAKINFO.COM, MAKASSAR -- Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Achmad Fauzan Guntur melayangkan kritikan terhadap kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) La Mappaenenning. Menurutnya, fasilitas kesehatan itu tidak layak disebut rumah sakit regional jika mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Hal tersebut disampaikan legislator daerah pemilihan Sinjai-Bulukumba itu dalam rapat bersama mitra kerja sektor Kesehatan, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel dan RSUD Regional La Mappanenning.
Rapat berlangsung di ruang Komisi E, Gedung Tower Lantai 7 DPRD Sulsel dengan membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2024, Kamis (19/6/2025).
Wakil Ketua Komisi E, Sofyan Syam memimpin rapat tersebut. Dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, bersama sejumlah anggota komisi lainnya.
Pada kesempatan itu, Fauzan memberi perhatian serius terhadap masalah kekurangan tenaga kerja di RSUD La Mappanenning yang terletak di Kabupaten Bone. Dia menilai rumah sakit ini bertolak belakang dengan status rumah sakit sebagai pusat rujukan regional wilayah Bosowasi (Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai).
“RSUD La Mappanenning merupakan rumah sakit rujukan untuk wilayah Bosowasi. Sayang sekali jika rumah sakit yang dibangun dengan investasi besar dari APBD Provinsi justru kekurangan tenaga kerja, baik dari segi tenaga kesehatan, tenaga administrasi, maupun tenaga sukarela, sebagaimana juga tercantum dalam LHP BPK,” ujar Fauzan.
Legislator PPP ini pun meminta Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel untuk mengalokasikan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, ke rumah sakit tersebut. Hal ini dilakukan agar bisa melayani masyarakat dari tiga kabupaten dan muruan rumah sakit bisa dikembalikan.
Pengusaha muda ini juga mengaku telah melakukan kunjungan ke RSUD La Mappanenning dan menemukan fasilitas yang dimiliki rumah sakit sangat memadai. Hanya saja tidak sebanding dengan ketersediaan tenaga kerja.
“Kami lihat sendiri, bangunannya besar, alat kesehatannya modern dan lengkap. Tapi akan menjadi sia-sia jika tidak ada tenaga yang mengoperasikannya. Salah judul namanya kalau disebut rumah sakit regional tapi justru kekurangan tenaga kerja,” tegasnya.
Salah satu penyebab rendahnya minat dokter spesialis bertugas di rumah sakit tersebut, menurut Fauzan, adalah karena letaknya yang jauh dari pusat kota. Sehingga kondisi ini harus dipecahkan.
Kebijakan merumahkan sebanyak 2.017 pegawai turut dia soroti karena sangat berdampak terhadap RSUD La Mappanenning. Padahal, masyarakat sangat puas dengan fasilitas yang ada.
“Kalau kinerjanya turun karena kekurangan pegawai, tentu yang paling dirugikan adalah masyarakat. Apalagi kami lihat sendiri masyarakat dari Sinjai sangat puas dengan pelayanan yang ada saat ini,” tambahnya.
Direktur RSUD La Mappapenning, dr. H. Erwan Tri Sulistyo dalam pemaparannya menyampaikan bahwa rumah sakit yang dipimpinnya kekurangan tenaga ASN sejak 2024 dan untuk hal ini, telah menyurat ke dinas kesehatan agar diberikan tambahan ASN. (iad)
