Anggota DPRD Sulsel, Achmad Fauzan Guntur. Dok. Humas DPRD Sulsel
JEJAKINFO.COM, MAKASSAR -- Kekecewaan para atlet Sulawesi Selatan yang meraih prestasi di ajang PON 2024 kian memuncak. Hampir sembilan bulan setelah kompetisi usai, janji pemberian bonus belum juga ditepati.
Ketidakpastian ini bukan hanya soal materi, namun telah menjadi simbol rapuhnya kepercayaan antara pemerintah daerah dan para pahlawan olahraga yang mengharumkan nama provinsi.
Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pada Senin (23/6/2025) di DPRD Sulsel, sejumlah atlet harus turun langsung menyuarakan hak mereka. Langkah ini menjadi gambaran kerasnya kenyataan yang dihadapi para atlet di balik sorotan medali emas dan yel-yel kemenangan.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Achmad Fauzan Guntur (AFG), menyampaikan kekesalan atas situasi ini. “Yang ditagih bukan belas kasihan, tetapi komitmen. Para atlet telah memberikan yang terbaik. Pemerintah seharusnya menepati bagian janjinya,” tegasnya.
Tak hanya soal bonus, Fauzan juga menyoroti minimnya dukungan logistik selama pelaksanaan PON. Uang saku yang hanya Rp1,5 juta bagi setiap atlet dinilainya mencerminkan ketimpangan antara tuntutan prestasi dan dukungan nyata di lapangan.
Komisi E DPRD Sulsel merekomendasikan agar pencairan bonus dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kapasitas anggaran. Dari total kebutuhan Rp22 miliar, saat ini baru tersedia Rp6,7 miliar di Dispora. Namun bagi Fauzan, hal itu tidak boleh menjadi alasan utama untuk menunda hak para atlet.
“Lebih dari sekadar dana, ini tentang niat dan keberpihakan. Jika Sulsel ingin masuk 10 besar PON, maka pembinaan dan penghargaan terhadap atlet tidak bisa dijadikan opsi, melainkan keharusan,” imbuh legislator dari Dapil Sinjai-Bulukumba ini. (iad)
