Bawaslu Sinjai meluncurkan gerakan Kawal Hak Pilih (Kahali) di Situs Sejarah Topekkong, Kelurahan Biringere, Sinjai Utara, Sabtu (8/11/2025)
JEJAKINFO.COM, SINJAI -- Di tengah dinamika Pemilu yang semakin kompleks, masyarakat Kabupaten Sinjai mengambil peran aktif dalam menjaga integritas demokrasi melalui gerakan “Kahali” (Kawal Hak Pilih).
Gerakan ini bukan sekadar inisiatif dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), melainkan sebuah panggilan moral bagi warga untuk menjadi penjaga hak pilih mereka sendiri.
Diluncurkan di Situs Sejarah Topekkong, Sinjai Utara pada Sabtu (8/11/2025), “Kahali” menghidupkan kembali semangat kolektif masyarakat Bugis dalam menjaga kehormatan dan kejujuran melalui nilai-nilai lokal seperti lempu’ (kejujuran), getteng (keteguhan), reso’ (kerja keras), dan siri’ (kehormatan).
Ketua Bawaslu Sinjai, Muhammad Arsal Arifin, menegaskan, “Kahali” adalah gerakan budaya yang mengajak masyarakat untuk tidak hanya hadir di bilik suara, tetapi juga aktif memastikan hak pilih mereka dan orang lain tidak disalahgunakan.
“Menjaga hak pilih adalah menjaga kehormatan demokrasi. Dalam tradisi Bugis, menjaga siri’ berarti menjaga martabat komunitas. Kami ingin masyarakat menjadi pengawal demokrasi, bukan sekadar penonton,” ujar Arsal.
Pemilihan lokasi peluncuran di Situs Topekkong bukan tanpa makna. Perjanjian luhur “Sisappareng deceng teng sisappareng ja’” (saling memberi kebaikan) menjadi simbol bahwa pengawasan Pemilu harus dibangun atas dasar saling percaya dan gotong royong.
Muhammad Naim, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sinjai menambahkan, gerakan ini lahir dari akar budaya lokal namun memiliki tujuan universal, melindungi hak warga negara.
“Sinergi dengan tokoh adat, pemuda, perempuan, dan organisasi sipil adalah kunci. Demokrasi bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua,” jelas Naim.
Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif melalui Kepala Badan Kesbangpol Akbar Juhamran, menyambut baik gerakan ini sebagai inovasi yang menyatukan nilai budaya dan pengawasan demokrasi.
“Hak pilih adalah mahkota demokrasi. Menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Akbar.
Kegiatan ini diikuti oleh kader pengawasan partisipatif, anggota Pramuka, dan jajaran Bawaslu, menandakan bahwa generasi muda juga siap menjadi pelindung demokrasi di Bumi Panrita Kitta. (iad)
