 |
| Ardianti |
JEJAKINFO.COM, SINJAI -- Keputusan pemerintah untuk membuka izin tambang di Kabupaten Sinjai memunculkan pertanyaan mendasar, apakah kebijakan ini benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, atau justru menciptakan ancaman baru bagi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sinjai, Ardianti turut menyoroti rencana penambangan emas seluas 11,3 hektare di Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Sinjai Tengah, dan Bulupoddo. Apakah ini merupakan janji kemakmuran atau ancaman bagi masa depan.
Menurutnya, sejarah telah menunjukkan bahwa wilayah Sinjai rentan terhadap bencana ekologis. Banjir bandang yang pernah melanda tidak hanya merusak lahan pertanian, tetapi juga mengguncang ekonomi lokal.
"Kini, dengan masuknya pertambangan, ancaman terhadap ekosistem menjadi semakin nyata. Kerusakan tutupan lahan, gangguan terhadap sistem hidrologi, serta potensi longsor adalah risiko besar yang harus dipertimbangkan dengan serius," tegas Ardianti.
Selain itu, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya sering kali hanya menguntungkan segelintir elite. Masyarakat lokal harus menanggung dampak buruknya.
Kehidupan mereka yang bergantung pada alam semakin terhimpit, akses terhadap sumber daya dasar seperti air bersih dan tanah subur menjadi terbatas, dan kondisi sosial pun terganggu akibat ketimpangan yang semakin tajam.
"Lebih menyedihkan lagi, saat masyarakat bertanya siapa yang memberi izin, pemerintah daerah kerap mengelak dan berkata, “itu wewenang pusat.” Pemerintah daerah memilih lepas tangan, seolah tak punya tanggung jawab moral dan sosial atas tanah yang dipimpinnya sendiri. Padahal, mereka yang paling dekat dengan penderitaan rakyat seharusnya menjadi penjaga pertama benteng alam dan ruang hidup warganya," keluhnya.
Mahasiawa pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) ini menilai, lebih dari sekadar polemik ekonomi, perizinan tambang di Sinjai adalah persoalan tanggung jawab. Pemerintah daerah seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan kesejahteraan rakyatnya, bukan sekadar meneruskan kebijakan pusat tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjangnya.
"Jika keputusan ini tetap diteruskan tanpa kajian mendalam dan transparansi yang jelas, maka yang tersisa bagi generasi mendatang hanyalah warisan kerusakan dan ketidakpastian. (iad)
