 |
| IST |
JEJAKINFO.COM, SINJAI -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai menandai langkah baru dalam sistem pemidanaan dengan menjalin kerja sama bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Sinjai ini menjadi tonggak penting penerapan pidana kerja sosial sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) baru yang resmi berlaku Januari 2026.
Kerja sama ini menitikberatkan pada pembinaan terbuka bagi pelaku pidana, khususnya anak, sehingga hukuman tidak lagi semata berorientasi pada pemenjaraan.
Kepala Bapas Kelas II Watampone, Nurmia, menegaskan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kerja sosial. “Pembinaan di ruang terbuka memberi kesempatan bagi pelaku untuk tetap produktif sekaligus memperbaiki diri di tengah masyarakat,” jelasnya.
Bupati Sinjai Hj Ratnawati Arif menyambut baik kerja sama ini sebagai wujud nyata komitmen daerah dalam menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih humanis.
“Pidana kerja sosial adalah langkah maju yang sejalan dengan semangat KUHAP baru. Ini bukan hanya implementasi regulasi, tetapi juga bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masa depan warga yang tersandung hukum,” ujarnya.
Menurut Bupati, kerja sama ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam sistem pemasyarakatan di Kabupaten Sinjai, sekaligus mendukung terciptanya keadilan yang lebih restoratif.
Dengan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi, masyarakat tidak hanya melihat hukuman sebagai akhir, tetapi sebagai kesempatan untuk bangkit kembali.
Penandatanganan PKS turut dihadiri jajaran pejabat Pemkab Sinjai dan Bapas Kelas II Watampone, menandai komitmen bersama untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan, berorientasi pada pembinaan, dan memberi dampak positif bagi masyarakat Sinjai. (iad)
