 |
| Amran Sulaiman (IST) |
JEJAKINFO.COM, JAKARTA -- Setahun setelah pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka berjalan, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja para pejabat tinggi negara. Hasilnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati posisi teratas.
Survei ini dipimpin oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi dan melibatkan ribuan responden dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di seluruh penjuru Indonesia.
Dalam hasil yang dipublikasikan pada Sabtu, 8 November 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan mencapai 84,9 persen.
Menurut Burhanuddin, pencapaian tersebut banyak dipengaruhi oleh respons positif dari kalangan petani yang merasakan langsung dampak kebijakan kementerian.
“Mayoritas yang mengenal Pak Amran adalah petani, dan mereka merasa sangat terbantu oleh kebijakan yang diterapkan. Tingkat kepuasannya pun sangat tinggi,” ujar Burhanuddin saat menyampaikan hasil survei di Jakarta.
Berikut daftar pejabat negara dengan tingkat kepuasan publik tertinggi berdasarkan survei tersebut:
1. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian (84,9%)
2. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet (84,5%)
3. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan (84,1%)
4. Nasaruddin Umar – Menteri Agama (83,4%)
5. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretariat Negara (82,9%)
6. Agus Harimurti Yudhoyono – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (82,3%)
7. Tengku H. Najat Subijanto – Kepala Badan/Pimpinan terkait pembangunan nasional (82,2%)
8. Hanif Faisal Nurofiq – Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (81,1%)
9. Brian Yuliarito – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (80,4%)
10. Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (79,2%)
Survei ini menilai berbagai aspek, mulai dari efektivitas kebijakan hingga dampaknya terhadap kelompok penerima manfaat. Temuan mengenai Menteri Pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi prioritas penting dalam agenda pembangunan nasional.
Kepercayaan publik yang tinggi terhadap Kementerian Pertanian dinilai sebagai hasil nyata dari pendekatan kebijakan yang berpihak pada petani dan ketahanan pangan. Pemerintah pun dianggap berhasil menjaga hubungan baik dengan basis masyarakat yang menjadi tulang punggung produksi pangan nasional. (iad)
