 |
| Kepala Kesbangpol Sinjai, Akbar Juhamran bersama Kepala Bappeda Sinjai, Haerani Dahlan usai menerima penghargaan IHaI di Gedung F Kemendagri, Senin (17/11/2025) |
JEJAKINFO.COM, SINJAI -- Pemerintah Kabupaten Sinjai kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025. Di bawah kepemimpinan Bupati Hj. Ratnawati Arif dan Wakil Bupati Andi Mahyanto Mazda, Sinjai dinilai berhasil menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan secara inklusif dan berkelanjutan.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, kepada Kepala Badan Kesbangpol Sinjai, Akbar Juhamran, dalam seremoni resmi di Gedung F Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).
Lebih dari sekadar pengakuan, capaian ini menempatkan Sinjai sebagai salah satu referensi nasional dalam perumusan kebijakan berbasis harmoni. Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) sendiri merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk memetakan potensi konflik, mengukur partisipasi masyarakat, dan merancang program pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan sosial.
“IHaI bukan sekadar angka. Ini adalah cermin dari bagaimana masyarakat Sinjai hidup dalam semangat toleransi, gotong royong, dan saling menghargai,” ujar Akbar Juhamran. Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah desa hingga tokoh masyarakat.
Dengan cakupan pengukuran yang kini melibatkan 353 kabupaten/kota di 24 provinsi, Sinjai menjadi salah satu dari sedikit daerah yang mampu mempertahankan skor tinggi dalam dimensi Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA).
Bupati Ratnawati Arif menyampaikan bahwa penghargaan ini akan menjadi landasan untuk memperkuat arah pembangunan Sinjai ke depan. “Kami akan menjadikan harmoni sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan desa,” tegasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bappeda Sinjai, Haerani Dahlan, yang menyatakan bahwa data IHaI akan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 sebagai bagian dari strategi ketahanan sosial. (sir)
