 |
| Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani (IST) |
JEJAKINFO.COM, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen resmi dibatalkan karena keterlambatan penganggaran. Namun, pemerintah memastikan bahwa kebijakan pro-rakyat tetap berjalan melalui peningkatan alokasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan berbagai stimulus di sektor transportasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa sebagai pengganti diskon listrik, pemerintah meningkatkan besaran BSU dari Rp 150 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan untuk 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer selama Juni dan Juli 2025. "Jadi, dua bulan Rp 600 ribu," katanya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin (2/6).
Selain BSU, masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari program subsidi di sektor transportasi. Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, potongan harga tiket pesawat melalui kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 6 persen, serta diskon tiket kapal laut hingga 50 persen akan diberlakukan selama dua bulan dengan total anggaran mencapai Rp 940 miliar.
Di sektor infrastruktur, pemerintah menetapkan diskon tarif tol sebesar 20 persen selama Juni dan Juli 2025, yang akan menyentuh sekitar 110 juta pengendara. "Kementerian Pekerjaan Umum telah mengeluarkan surat edaran kepada badan usaha jalan tol untuk mendukung kebijakan ini," ujar Sri Mulyani.
Pemerintah juga memperluas cakupan bantuan sosial dengan tambahan Rp 200 ribu per bulan untuk penerima manfaat program Kartu Sembako selama dua bulan. Selain bantuan tunai, masing-masing penerima akan memperoleh 20 kilogram beras yang diberikan dalam dua tahap.
Sebagai langkah perlindungan bagi pekerja, pemerintah memberikan diskon 50 persen untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yang akan berlangsung selama enam bulan ke depan. Program ini ditujukan bagi 2,7 juta pekerja di enam sektor industri padat karya.
Dengan serangkaian kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan dampak yang lebih luas dan langsung bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dukungan ekonomi dalam masa transisi ini. (*)
