JEJAKINFO.COM, SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai akan melaksanakan inspeksi di 26 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan berkualitas.
Inspeksi yang akan dinilai terutama setiap dapur penyedia makanan memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, kelayakan sarana, serta kualitas pelayanan bagi penerima manfaat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Inspeksi serta Penilaian Kesesuaian SPPG yang berlangsung di Command Center Kabupaten Sinjai, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, dan dihadiri para kepala OPD terkait, kepala SPPG, serta mitra SPPG se-Kabupaten Sinjai. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teknis oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Irwan Suaib.
Dalam arahannya, Andi Jefrianto Asapa menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan program MBG berjalan aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Inspeksi ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tanggal 27 Oktober 2026 dan Surat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 508/06/K/09/2026.
“Pemerintah daerah bersama Satgas MBG yang melibatkan lintas perangkat daerah bekerja sama dengan unsur BGN di daerah untuk mengawasi langsung kelayakan sarana dan prasarana, sanitasi, higiene, serta keamanan pangan di setiap SPPG,” ujar Andi Jefrianto Asapa.
Pengawasan tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan, serta Inspektorat. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memastikan pelayanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Irwan Suaib, memaparkan secara terperinci indikator dan mekanisme penilaian kelayakan operasional SPPG. Penilaian dilakukan berdasarkan 14 indikator utama dengan total bobot 100 persen, yang mencakup aspek keamanan pangan, legalitas dan sumber daya manusia, serta kelayakan lahan dan keselamatan kerja.
Keamanan pangan menjadi aspek dengan bobot terbesar, yakni 65 persen. Pemeriksaan meliputi sumber air minum dan air masak, rantai dingin melalui chiller dan freezer, sanitasi dasar, kelayakan kompor, gudang penyimpanan, label kemasan ompreng, dokumentasi video alur produksi, hingga CCTV pengawasan dapur dan koneksi internet.
Adapun aspek legalitas dan sumber daya manusia memiliki bobot 23 persen, meliputi kelengkapan dokumen seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Halal, keberadaan kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan, serta chef. Sementara aspek lahan dan keselamatan kerja berbobot 12 persen, mencakup jenis dan luasan SPPG serta ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Berdasarkan akumulasi hasil penilaian, rekomendasi kelayakan operasional SPPG dibagi menjadi tiga kategori, yakni Layak Dilanjutkan dengan skor 100 persen, Layak Dilanjutkan dengan Perbaikan dengan skor 50 persen hingga kurang dari 100 persen, serta Tidak Layak Dilanjutkan apabila memperoleh skor di bawah 50 persen.
Saat ini, Kabupaten Sinjai tercatat memiliki 26 SPPG yang melayani sebanyak 58.782 penerima manfaat pada 641 satuan pendidikan. Besarnya cakupan layanan tersebut menjadi alasan pentingnya pengawasan secara berkala agar makanan yang disalurkan kepada peserta didik dan penerima manfaat lainnya memenuhi standar keamanan dan kualitas.
Hasil inspeksi dan rekomendasi Satgas MBG Daerah selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Gizi Nasional dalam menentukan kebijakan operasional SPPG. Melalui pengawasan yang terukur dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Sinjai berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin optimal dalam mendukung pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. (iad)
