Ketua DPRD Sinjai bersama Bupati dan Forkopimda hadiri penanaman jagung kuartal III di Dusun Mallenrengm Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Rabu (9/7/2025)
JEJAKINFO.COM, SINJAI -- Kabupaten Sinjai resmi ditetapkan sebagai salah satu lokus penanaman jagung kuartal III di Provinsi Sulawesi Selatan, seiring pelaksanaan program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk Sinjai, penanaman jagung dipusatkan di kawasan perhutanan sosial Dusun Mallenreng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Rabu (9/7/2025). Lahan seluas 71 hektare disiapkan, dengan 31 hektare ditanami jagung hibrida, dan 40 hektare sisanya dimanfaatkan untuk pakan ternak dan komoditas pertanian lainnya.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat penting, Karo SDM Polda Sulsel Kombes Pol Aris Haryanto, Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman, Anggota DPRD Sinjai Andi Rusmiati Rustham,Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif, Kapolres Sinjai AKBP Harry Azhar Hasry, Dandim 1424 Sinjai Letkol Arm. Arif Hartanto, Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Anthonie Spilkam Mona, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Sinjai.
Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Sinjai sebagai salah satu lokus penanaman jagung di Sulawesi Selatan.
“Alhamdulillah, Sinjai menjadi lokus penanaman jagung di Sulawesi Selatan. Ini dalam rangka peningkatan produksi pertanian, khususnya jagung. Kita harapkan dapat mendukung upaya ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada jagung nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Karo SDM Polda Sulsel Kombes Pol Aris Haryanto menilai kerja sama antara Polres Sinjai dan Pemerintah Daerah patut dijadikan contoh.
“Ini bentuk kolaborasi yang luar biasa antara Kapolres dengan Ibu Bupati. Semoga bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Targetnya, seluruh lahan 71 hektare dapat dimanfaatkan maksimal dan hasilnya dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan penanaman jagung ini memanfaatkan bibit bantuan dari Kementerian Pertanian sebagai dukungan terhadap swasembada pangan melalui sinergi aktif antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. (iad)
