Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sinjai dalam rapat paripurna, Kamis (31/7/2025)
JEJAKINFO.COM, SINJAI -- Pemerintah Kabupaten Sinjai di bawah kepemimpinan Bupati Hj. Ratnawati Arif kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola anggaran yang transparan dan efisien.
Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sinjai, Kamis (31/07/2025), Pemkab Sinjai secara resmi menerima draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dari DPRD Kabupaten Sinjai.
Penyerahan Ranperda tersebut ditandai dengan Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, disaksikan oleh seluruh Anggota DPRD Sinjai. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sinjai, Andi Jusman, didampingi Wakil Ketua I Fachriandi Maros dan Wakil Ketua II Sabir.
Dalam pidato pengantarnya, Ketua DPRD Andi Jusman menyampaikan bahwa tahun anggaran 2025 merupakan periode yang penuh tantangan, menyusul terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan sejumlah Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang mengarahkan penyesuaian pendapatan serta efisiensi belanja daerah.
“DPRD Kabupaten Sinjai berkomitmen untuk memastikan bahwa perubahan APBD ini benar-benar mencerminkan arahan pusat dan digunakan secara efektif untuk kepentingan rakyat,” tegas Andi Jusman.
Sebagai kepala daerah, Bupati Ratnawati Arif menegaskan bahwa penyesuaian anggaran bukan sekadar pemangkasan belanja, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat efisiensi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan setiap rupiah anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan segera menindaklanjuti persetujuan ini dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan memastikan pelaksanaannya berjalan akuntabel, transparan, serta tepat sasaran,” ujar Ratnawati.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, terutama di tengah dinamika kebijakan nasional yang menuntut efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. (iad)
