Kantor Dinas Kesehatan Sinjai
JEJAKINFO.COM, SINJAI -- Dinas Kesehatan Sinjai mengelola anggaran senilai Rp1,7 miliar untuk penanganan stunting tahun 2023. Namun, anggaran jumbo tersebut berbanding terbalik dengan pencapaian angka stunting yang tersebar di sembilan kecamatan.
Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan RI tahun 2023, prevalensi Stunting di Kabupaten Sinjai menyentuh posisi 33,5 persen. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 4,1 persen dari tahun 2022 yang berada di posisi 29,4 persen.
Berdasarkan data tersebut, intervensi stunting yang dilakukan Dinas Kesehatan dinilai tidak efektif. Intervensi program tidak tepat sasaran. Apalagi, jumlah anggaran yang dikelola sangat besar sementara hasil yang dicapai justru mengalami peningkatan.
"Kami mempertanyakan penggunaan anggaran besar itu namun tidak memberikan efek terhadap prevalensi stunting di Sinjai, ini harus diusut oleh Aparat Penegak Hukum," tegas aktivis Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sudirman, Senin, 5 Agustus.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Sinjai, anggaran Rp1,7 miliar itu digunakan untuk membiayai program penanganan stunting. Antara lain, pengadaan vitamin dan susu balita senilai Rp1,05 miliar, pengadaan vitamin dan susu ibu hamil Rp631 juta.
Lalu, pengadaan bahan kegawatdaruratan ambulans perairan Rp442.750 dan belanja modal alat kedokteran umum alat kegawatdaruratan ambulans perairan senilai Rp63,8 juta.
Kepala Dinas Kesehatan Sinjai, Emmy Kartahara Malik mengatakan, dari Rp1,7 miliar anggaran yang diterima melalui Dana Insentif Fiskal (DIF), pihaknya hanya mampu merealiasasikan sekitar Rp1,6 miliar. Alasan keterbatasan waktu penggunaan anggaran menjadi kendala.
"Sudah mepet waktunya di akhir tahun 2023 sehingga tidak bisa kami belanjakan 100 persen dan kami kembalikan ke kas daerah," jelasnya.
Terkait angka prevalensi stunting yang mengalami peningkatan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia, dia membenarkan data tersebut. Namun, dalam penanganan stunting, pihaknya juga memiliki data tersendiri melalui Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM).
Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas kesehatan puskesmas, angka stunting diperoleh menyentuh angka 6,4 persen pada pengukuran bulan Februari 2024. Kemudian dilakukan pengukuran kembali pada bulan Juni, meningkat menjadi 6,8 persen.
"Ada dua sumber data prevalensi stunting, makanya waktu pertemuan dengan Kementerian Kesehatan RI, mereka pusing mau pakai data yang mana untuk melakukan intervensi," kuncinya. (*)
